IGM, PALEMBANG — Donasi yang digagas Yayasan Indo Global Mandiri (IGM) yang bersinergi dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk bantuan kemanusian muslim Palestina terus dilakukan.
Untuk termin pertama, sejak 17 hingga 22 Mei 2021, setidaknya, donasi yang terkumpul sebesar Rp20.500.000 dan segera didistribusikan ke Palestina melalui ACT.
Kepala SMA LTI Indo Global Mandiri, Hadi Wijaya, S.Pd menyebut jika donasi ini merupakan aplikasi nyata keimanan seorang saudara kepada saudaranya yang lain khususnya di Palestina, solidaritas kemanusiaan yang perlu menjadi perhatian utama sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.
“Ini langkah nyata kita untuk mengambil bagian dari itu semua, melalui lembaga kita Yayasan Indo Global Mandiri yang membawahi TK IGM, SD Plus IGM, SMP LTI IGM, SMA LTI IGM, Stebis IGM, dan Universitas IGM,†kata Hadi, Selasa (25/5/2021).
Ia menjelaskan jika, donasi masih akan tetap dibuka untuk membantu saudara muslim di Palestika mengingat donasi memang tidak akan pernah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan.
“Kita terus berupaya untuk mengurangi beban dan keresahan hati, kesedihan mendalam, ketakutan mencekam, bahkan kedukaan berkepanjangan yang dirasakan oleh mereka di Bumi para Anbiya,’ Bumi para Nabi, Palestina,†tegas dia.
Donasi ini sendiri nantinya tetap bersinergi dengan ACT untuk pengadaan Logistik yang diambil dari pasar dan produsen lokal, yang kebanyakan masih menyimpan stok bahan-bahan dagangannya selama agresi berlangsung.
Selain itu juga Border penyebrangan Gaza beberapa kali diperbolehkan buka selama Emergency ini, baik dari perbatasan Israel maupun Mesir untuk memobilisasi logistik dalam jumlah kecil. Kesempatan itu digunakan pemerintah Gaza untuk mensuplai bahan bakar, bantuan medis maupun logistik untuk tetap menjaga perputaran ekonomi Gaza. Pencairan dana implementasi dari ACT Pusat (JKT) ke Gaza dilakukan setiap hari Senin dan Kamis dalam setiap pekannya.
Untuk diketahui, saat ini ACT sudah memiliki Kantor cabang. Cabang ACT di Gaza mulai dibuka pada bulan Maret, semenjak itu proses perizinan sudah mulai dilakukan ke Kementrian Dalam Negeri maupun Kementrian Sosial. (andhiko tungga alam)